CYBER POLKRIM
Kuningan,Cyber Polkrim - 30 Juli 2025 — Menanggapi pernyataan Kepala Sekolah Dasar Negeri Padarek yang menyebut bahwa pungutan sumbangan kepada wali murid merupakan hasil musyawarah dengan komite sekolah, LSM Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) menyayangkan dan mengkritisi hal tersebut.
Musyawarah seharusnya menjadi sarana untuk membangun kesepahaman yang adil dan transparan, bukan dijadikan dalih pembenaran atas kebijakan yang berpotensi melanggar prinsip keadilan dan tanggung jawab negara terhadap pendidikan dasar.
Dalam logika hukum dan sistem pemerintahan, SD Negeri 2 merupakan aset dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Kuningan. Maka segala bentuk kebutuhan sekolah — baik untuk perbaikan drainase, peningkatan fasilitas lingkungan, maupun sarana pendidikan lainnya — merupakan kewajiban pemerintah dan harus melalui mekanisme anggaran yang disetujui oleh Dinas Pendidikan.
LSM GMBI menilai bahwa pengumpulan sumbangan dari wali murid, meski diklaim berdasarkan musyawarah, tetap perlu diawasi dan diuji legalitas serta urgensinya. Apalagi jika tidak ada kejelasan surat resmi, dan persetujuan dari otoritas yang berwenang.
'Kami sangat menyayangkan jika kepala sekolah menggunakan kata ‘musyawarah’ sebagai tameng untuk membenarkan pungutan. Jangan sampai masyarakat terus dibebani oleh sumbangan-sumbangan yang berlindung atas nama sekolah,” tegas ketua LSM GMBI Kuningan.
LSM GMBI mendesak Pemerintah Kabupaten Kuningan dan Dinas Pendidikan untuk:
1. Menelusuri dan mengevaluasi kebijakan di SD Negeri 2 Padarek;
2. Memberikan teguran administratif kepada pihak sekolah jika ditemukan pelanggaran prosedur;
3. Menegaskan kembali bahwa sekolah negeri dibiayai oleh negara, bukan dibebankan kepada masyarakat.
LSM GMBI akan terus memantau praktik-praktik pungutan tidak wajar di sekolah-sekolah negeri, dan mengajak masyarakat untuk tidak takut menyuarakan ketidakadilan. Pendidikan adalah hak dasar warga negara yang seharusnya tidak menjadi beban tambahan bagi rakyat kecil.(bie)