CYBER POLKRIM
Kab. Bandung, Jawa Barat / Cyber Polkrim - Anggota Komisi D DPRD Kabupaten Bandung dari Partai Demokrat, H. Asep Ikhsan, S.E., S.Pd., M.M., kembali turun langsung menemui konstituen di Wilayah Daerah Pemilihan (Dapil) VI, dalam rangka kegiatan Reses Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027 pada Sabtu (24/11/2026). Wilayah Dapil VI mencakup Kecamatan Ciparay, Baleendah, Pacet, dan Kertasari.
Kegiatan berlangsung dengan suasana terbuka, dialogis, dan penuh keakraban. Hadir puluhan warga, tokoh masyarakat, unsur TNI‑Polri, serta perangkat desa yang datang untuk menyampaikan berbagai keluhan, kebutuhan, dan persoalan yang mereka hadapi di lingkungan masing‑masing.
Dari banyak aspirasi yang disampaikan, dua isu paling menonjol dan mendapat perhatian serius adalah pemerataan akses pendidikan serta kesenjangan sosial dan ekonomi. Warga menyampaikan sejumlah kendala, mulai dari kesulitan biaya pendidikan, ketersediaan fasilitas sekolah yang belum merata, hingga kesenjangan kesejahteraan antar kelompok masyarakat.
H. Asep Ikhsan menegaskan bahwa reses bukan sekadar agenda formal kedewanan, melainkan kewajiban moral sekaligus kewajiban konstitusional seorang wakil rakyat untuk mendengar langsung suara masyarakat. “Pendidikan merupakan salah satu kunci untuk memutus mata rantai kesenjangan sosial. Karena itu, aspirasi masyarakat harus menjadi perhatian bersama. Seluruh masukan yang disampaikan akan kami tampung dan perjuangkan melalui mekanisme serta kewenangan DPRD,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan, bahwa pembangunan daerah tidak boleh hanya fokus pada pembangunan infrastruktur fisik. Peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemerataan kesempatan pendidikan, serta upaya menekan kesenjangan sosial harus menjadi prioritas kebijakan pemerintah daerah. Pendidikan yang terjangkau dan berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat menjadi fondasi penting untuk mewujudkan keadilan sosial dan membuka masa depan yang lebih baik bagi generasi muda.
H. Asep Ikhsan menekankan, kehadiran wakil rakyat di tengah masyarakat tidak boleh berhenti hanya pada kegiatan mendengar aspirasi. Semua masukan yang diterima, harus terus dikawal agar dapat diwujudkan menjadi kebijakan dan program yang bermanfaat bagi masyarakat luas. “Ukuran keberhasilan seorang wakil rakyat bukan hanya seberapa sering hadir di tengah masyarakat, melainkan sejauh mana aspirasi rakyat mampu diperjuangkan menjadi solusi nyata,” tegasnya.
Berbagai aspirasi yang telah ditampung dalam kegiatan reses ini akan dijadikan bahan perjuangan dalam pembahasan program dan kebijakan pemerintah daerah, dengan tetap memperhatikan skala prioritas, kewenangan, serta kemampuan anggaran Kabupaten Bandung. (I.H. Sianipar / M. Ilham GS)

