CYBER POLKRIM
*Bandung, Jabar / Cyber Polkrim -* Penangkapan Roy Suryo dan Dr. Tifa saat ini dinilai oleh banyak kalangan sebagai bukti bahwa pihak kepolisian masih berada di bawah tekanan kekuasaan Jokowi. Alasan penangkapan yang baru dilakukan sekarang dipertanyakan, padahal keduanya sudah lama ditetapkan sebagai tersangka.
Hal ini dikatakan Ketua Umum Forum Ulama Ummat Indonesia (FUUI), K.H. Athian Ali Moh. Da'i, Lc., M.A., usai memberikan Tauziah dalam pertemuan rutin bulanan Perkumpulan Tolong Manolong Tapian Nauli (TMT) Bandung Raya, di Rumah Makan (RM) Sederhana Jalan Sukarno Hatta Buah Batu Kota Bandung, Jawa Barat, pada Minggu tanggal 20/06/2026.
Menurut K.H. Athian Ali, kemungkinan penangkapan ini terjadi karena selama tidak ditahan, keduanya sering muncul di televisi menyuarakan pendapat dengan berbagai argumen mengenai dugaan ijazah palsu Jokowi, yang membuat posisi pihak Jokowi nampak terdesak karena sebagian besar masyarakat mulai meyakini dugaan tersebut.
"Besar dugaan, tindakan penangkapan ini sebagai upaya untuk menghentikan suara mereka, meskipun langkah itu dinilai tidak memiliki alasan kuat mengingat kedua tokoh tersebut selalu kooperatif memenuhi panggilan, melaksanakan kewajibannya, dan tidak ada indikasi melarikan diri atau menghilangkan barang bukti", ujar K.H. Athian Ali.
Dengan adanya kejadian ini, membuat institusi kepolisian semakin dinilai banyak kalangan belum bisa menjalankan tugasnya secara murni bebas dari intervensi.
Sementara sikap Prabowo Subianto selaku Presiden RI, dalam situasi saat ini juga disayangkan karena dianggap merugikan posisinya sendiri. "Desakan dari masyarakat agar Kapolri segera diganti, sebenarnya sudah muncul sejak lama. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh pandangan bahwa Kapolri saat ini merupakan sosok yang dibesarkan oleh Jokowi dengan melangkahi senior-seniornya, sehingga terdapat hubungan jasa yang sulit dilupakan", tambah K.H. Athian Ali.
Di sisi lain, posisi Presiden Prabowo dinilai belum bisa membuktikan langkah ketegasan terkait hal ini, bahkan muncul kabar adanya rencana perpanjangan masa jabatan Kapolri.
Memasuki bulan Muharram 1448 H, di tengah situasi ekonomi dan politik yang memanas, seperti kenaikan nilai dolar dan harga barang-barang. "Sejak diumumkan siapa yang ditetapkan sebagai pemenang Pilpres, rakyat Indonesia sudah harus bersiap-siap menghadapi kehidupan yang tidak baik-baik saja selama lima tahun ke depan. Kehidupan bernegara mustahil diberkahi jika proses pemilihan umum berlangsung secara tidak jujur atau tidak fair, serta jabatan diperoleh dengan cara yang dimurkai Allah SWT. Dampak dari hal tersebut dinilai telah dan sedang dirasakan masyarakat saat ini, yang mengeluhkan situasi yang semakin terasa tidak nyaman", ungkap K.H. Athian Ali.
Selain itu, program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga dikritik oleh berbagai pihak sebagai program bermasalah dan menjadi ajang korupsi berjamaah yang sudah mulai menyeret tiga orang sebagai tersangka, dan puluhan nama lain yang diduga ikut terlibat, namun tetap dipaksakan berjalan demi kepentingan bagi-bagi kue kekuasaan menuju Pemilu 2029.
Di akhir percakapan, K.H. Athian Ali mengapresiasi kegiatan rutin bulanan berupa pengajian yang diadakan oleh komunitas warga masyarakat Tapanuli Sumatera Utara yang berdomisili di Jawa Barat, khususnya di Bandung (TMT Bandung Raya). "Kegiatan pengajian ini sangat bagus dilaksanakan, agar masyarakat tidak ikut stres dalam menghadapi situasi negara yang dirasakan masyarakat semakin tidak menentu", pungkas K.H. Athian Ali.
Melalui kegiatan pengajian rutin ini, minimal masyarakat khususnya Anggota TMT Bandung Raya, bisa menyelamatkan diri dan keluarga mereka masing-masing, dengan harapan arahan serta bimbingan yang disampaikan oleh Pak Kiyai dapat diterima dengan baik oleh para jemaah. *(IH. Sianipar / M. Reza FS)*