CYBER POLKRIM
Kuningan - Cyber Polkrim - Tim Kuasa Hukum Penggugat dari Kantor Hukum Bambang Listi Law Firm (KH-BLLF) secara resmi mengajukan surat permohonan atensi, perhatian, dan pengawasan kepada Jaksa Agung Republik Indonesia, Prof. Dr. H. Sanitiar Burhanuddin, S.H., M.M., M.H. Surat bernomor 048/11/KH-BLLF/XI/2026 tertanggal 14 November 2026 tersebut berkaitan dengan adanya keterlibatan pejabat di Bagian Hukum Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Kuningan yang berstatus sebagai jaksa aktif dalam sengketa perdata di Pengadilan Negeri Kuningan.
Perkara yang dimaksud terdaftar dengan Nomor 20/Pdt.G/2026/PN Kng, di mana unsur Pemerintahan Kabupaten Kuningan, yakni Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan sebagai Tergugat serta Bupati Kuningan sebagai Turut Tergugat tengah menghadapi gugatan perdata dari klien mereka.
Salah satu kuasa hukum Penggugat, Bambang L.A. Hutapea, S.H., M.H., C.Med. dkk, menjelaskan bahwa langkah mengajukan permohonan pengawasan ke Kejaksaan Agung ditempuh sebagai bentuk ikhtiar hukum agar proses persidangan berlangsung objektif, independen, dan imparsial.
"Kami memandang keterlibatan jaksa aktif yang menduduki posisi di Bagian Hukum Pemda dan mewakili kepentingan pihak tergugat dalam sengketa perdata dengan warga perlu mendapatkan kejelasan secara kelembagaan. Hal ini penting agar tidak memunculkan persepsi adanya pengaruh jabatan atau kedudukan institusional dalam proses hukum," ujar Bambang dalam keterangannya.
Dalam surat permohonannya, tim kuasa hukum dari kantor “Hukum Bambang Listi Law Firm” merujuk pada sejumlah landasan hukum dan etika profesi. Di antaranya adalah prinsip persamaan di hadapan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, hak warga negara dalam menjalankan usaha/perdagangan (Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 jo. UU Nomor 7 Tahun 2014), serta ketentuan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Kejaksaan dan Peraturan Kejaksaan RI Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kode Perilaku Jaksa.
Tim kuasa hukum juga menyoroti konteks kelembagaan di daerah, mengingat unsur pemerintahan yang bersengketa merupakan bagian dari Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) yang bersinggungan dengan unsur penegak hukum dan peradilan di daerah.
Melalui permohonan tersebut, Penggugat berharap Jaksa Agung RI dapat memberikan perhatian serta pengawasan sesuai kewenangannya guna memastikan setiap aparat penegak hukum menjalankan tugas secara profesional, berintegritas, dan tidak tendensius, sehingga keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat pencari keadilan dapat terjaga.
